Saat ini, kebutuhan pondok pesantren untuk didirikan di tengah masyarakat mulai meningkat. Hal tersebut terjadi karena banyak orang tua yang ingin anaknya mondok di pesantren.

Supaya selain bisa memperoleh ilmu pengetahuan, juga bisa memperoleh ilmu agama. Sebab dengan ilmu agama, seseorang diharapkan menjadi manusia yang bermanfaat. Lalu, bagaimana syarat mendirikan pondok pesantren?

Baca Juga: Pondok Pesantren Lirboyo | Sejarah, Fasilitas dan Biaya

Untuk mendirikan sebuah pondok pesantren sebenarnya tidaklah rumit. Sebab, hal yang terpenting yaitu transparansi dan jelas sesuai dengan persyaratan dari Departemen Pendidikan Agama Islam. Supaya pesantren yang dibangun memiliki payung hukum dan juga legalitas.

Untuk bisa mendirikan sebuah pondok pesantren, kita dapat melihat peraturan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014. Di dalam peraturan tersebut, kita bisa mengetahui tentang bagian pengusulan pendirian pondok pesantren, yang mana harus diperhatikan beberapa hal di bawah ini.

Syarat Mendirikan Pondok Pesantren

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendirikan sebuah pondok pesantren antara lain:

1. Unsur Pokok Pondok Pesantren

Dimana di dalam sebuah pondok pesantren wajib mempunyai kelengkapan lima unsur pokok pesantren, antara lain:

Kyai, tuan guru, syekh, ustad, sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pesantren
Santriwan atau santriwati yang bermukim di pesantren minimal 15 orang
Memiliki pondok atau asrama
Memiliki masjid atau musholla
Kajian kitab

2. Menjunjung NKRI dan juga Nasionalisme

Menanamkan jiwa ataupun karakteristik pesantren, terlebih pada aspek jiwa NKRI dan juga Nasionalisme. Sebuah pesantren harus menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI, kebangsaan, kenegaraan, dan juga persatuan yang didasarkan pada NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika.

3. Mempunyai Legalitas Hukum

Syarat mendirikan pondok pesantren selanjutnya adalah harus mempunyai legalitas hukum yang sah. Baik berupa yayasan ataupun yang lainnya dengan dibuktikan menggunakan akta notaris dan juga NPWP yang masih berlaku.

Selain itu, pesantren juga harus dilengkapi dengan susunan pengurus yayasan ataupun lembaga yang cukup. Memperoleh surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama setempat.

4. Bukti Kepemilikan Tanah

Pendirian pesantren juga harus mempunyai bukti kepemilikan tanah milik ataupun tanah wakaf yang sah atas nama lembaga atau yayasan yang ingin mengusulkan surat izin operasional. Tak hanya itu saja, pesantren juga harus mempunyai surat keterangan domisili dari kantor desa setempat.

5. Mengajukan Permohonan Izin Operasional Pesantren

Terkait permohonan izin operasional pesantren umumnya akan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ataupun Kota, sesuai dengan lokasi tempat bangunan pesantren tersebut didirikan. Pengurusan izin ini akan didasarkan pada lokasi pesantren.

Umumnya, surat izin operasional akan dibatasi selama lima tahun. Setelah enam bulan masa izin operasional berakhir, maka pesantren tersebut harus mengajukan perpanjangan izin operasional lagi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota sebagaimana pengusulan izin operasional pertama kali.

Baca Juga : Belajar Ilmu Agama Islam di Pondok Pesantren Sidogiri

Izin operasional ini adalah legalitas yang sah atas sebuah institusi yang disebut pesantren dalam perspektif negara. Dimana izin operasional ini adalah izin operasional induk yang tidak secara otomatis menjadi izin operasional atas satuan layanan pendidikan lain yang melekat pada pondok pesantren.

Apabila lembaga akan melaksanakan satuan atau bentuk layanan pendidikan lain yang melekat pada pesantren, maka satuan tersebut harus mengajukan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian beberapa penjelasan mengenai syarat mendirikan pondok pesantren yang perlu dipahami. Semoga bermanfaat.

Temukan juga berbagai artikel menarik terbaru lainnya dari Cendekia Privat hanya di Google News atau klik disini.